Download

Kumpulan Peraturan terkait Industri dan Kesehatan yang Terkait dengan Pengobatan Tradisional, Jamu, Kosmetika Dan Pangan. Mudah-Mudahan Bermanfaat.

Undang-Undang / Peraturan Kesehatan dan Industri

A. Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

B. Peraturan Umum Perindustrian dan Kesehatan

  1. Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1999 : Perlindungan Konsumen
  2. UU No.36 Tahun 2009 : Kesehatan
  3. UU No. 20 Tahun 2008 : Usaha Mikro_Kecil_Dan_Menengah
  4. UU No. 18 Tahun 2012 : Pangan
  5. UU  No. 3 Tahun 2014 :  Perindustrian
  6. UU No.5 tahun 2014 : Aparatur Sipil Negara
  7. UU  No 7 Tahun 2014 : Perdagangan
  8. UU  No. 18 Tahun 2014 :  Kesehatan Jiwa
  9. UU  No. 36 Tahun 2014 :  Tenaga Kesehatan
  10. UU No. 20 2014 : Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian
  11. UU No. 33 Tahun 2014 : Jaminan Produk Halal
  12. UU No.11 tahun 2016 : Pengampunan Pajak
  13. UU No. 5 tahun 2017 : Pemajuan Kebudayaan

B. Peraturan Pemerintah (PP)

  1. PP No. 72 Tahun 1998 : Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
  2. PP No. 33 Tahun_2013 : Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
  3. PP No. 107 Tahun_2015 : Izin Usaha Industri
  4. PP Nomor 41 Tahun 2015 : Pembangunan Sumber Daya Industri
  5. PP Nomor 142 Tahun 2015 :  Kawasan Industri
  6. PP No. 14 tahun 2015  tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
  7. PP No. 2 tahun 2017 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
  8. PP No. 2 tahun 2017 : Lampirannya
  9. PP No. 32 Tahun 2017 : Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  10. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  11. PP Nomor 29 Tahun 2018  tentang Pemberdayaan Industri

C. Peraturan Presiden (Perpres)

  1. Perpres No.94 tahun 2007 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat
  2. Perpres No 28 Tahun 2008 : Kebijakan Industri Nasional
  3. Perpres  No. 72 Tahun 2012 :  Sistem Kesehatan Nasional
  4. Perpres No.98 Tahun 2014: Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil
  5. Perpres No. 2 Tahun 2015 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
    Tahun 2015 – 2019
  6. Perpres Nomor 80 Tahun 2017 : Badan Pengawas Obat dan Makanan

D. Instruksi Presiden (Inpres)

  1. Inpres No. 6 Tahun 2016 : Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat kesehatan
  2. Inpres No. 3 Tahun 2017 :  Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat Dan Makanan

E. Keputusan Menkes/Peraturan Menkes

  1. Kepmenkes No. 381/Menkes/SK/III/2007 : Buku-Kebijakan-Obat-Tradisional-Nasional (Kontranas) Tahun-2007
  2. Permenkes No. 80 Tahun 2016 : Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan
  3. Permenkes No.26 tahun 2018 : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan

E. Lainnya

  1. Roadmap Pengembangan Jamu 2011-2025

 

Seputar Badan POM RI
  1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerKa.BPOM) No.39 Tahun 2013 : Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  2. PerKa.BPOM No.3 Tahun 2016 : Pedoman Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Setempat Dalam Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Di Sarana Produksi, Penyaluran, Dan Pelayanan Obat Dan Makanan
  3. PerKa.BPOM No.19 Tahun 2016 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
  4. PerKa.BPOM No.6 Tahun 2017 : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  5. PerKa.BPOM No.3 Tahun 2017 : Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  6. PerKa.BPOM No. 21 Tahun 2017 : Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  7. PerKa.BPOM No.6 Tahun 2017 : Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2015-2019
  8. PerBPOM 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
  9. PerBPOM 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% (lima Puluh Persen) Dan Rp0,00 (nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Industri Rumah Tangga Pangan, Untuk Kebutuhan Donasi, Dan Berkaitan Dengan Kejadian Luar Biasa Atau Bencana
  10. PerBPOM 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  11. PerBPOM 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  12. PerBPOM 15 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  13. PerBPOM 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  14. PerBPOM 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  15. PerBPOM 25 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  16. PerBPOM 26 Tahun 2018 tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan
  17. PerBPOM 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

 

Narkotika dan Rokok

A. Narkotika

  1. UU No.5 Tahun 1997 : Psikotropika
  2. UU No.35 Tahun 2009 : Narkotika
  3. PP No.25 Tahun 2011 : Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
  4. PP No.109 Tahun 2012 : Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
  5. PP No.40 Tahun 2013 : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  6. Permenkes No. 28 Tahun 2013 : Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
  7. Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/118/2015 : Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja Dan Koka
  8. Permenkes No. 3 Tahun 2015 : Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
  9. Permenkes No. 50 Tahun 2015 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
  10. Permenkes No. 55 Tahun 2015 : Pengurangan Dampak Buruk pada Pengguna NAPZA Suntik
  11. Permenkes No. 2 Tahun 2017 : Perubahan Penggolongan Narkotika 
  12. Permenkes No. 3 Tahun 2017 : Perubahan Penggolongan Psikotropika
  13. Permenkes No. 41 Tahun 2017 : Perubahan Penggolongan Narkotika PMK 3 2017
  14. Permenkes No. 58 Tahun 2017 : Perubahan Penggolongan Narkotika PMK 41
  15. Permenkes No. 7 Tahun 2018 : Perubahan Penggolongan Narkotika PMK 58 2017
  16. PerBPOM No. 4 tahun 2018 : Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

B. Rokok

  1. PP No. 38 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003
  2. KEPMENKES No. 1755/Menkes-Kesos/SK/XII/ tahun 2000 tentang Tulisan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok
  3. KEPUTUSAN KBPOM No.HK.00.05.35.03403  tahun 2001 tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar Dan Tulisan Pada Label Rokok
  4. KEPUTUSAN KBPOM No. HK.00.05.3.1.3322 tahun 2004 Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan
  5. KEPMENPERIN No. 62/MPP/Kep/2/2004  tahun 2004 Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin Dan Tar Rokok
  6. PP No.  19 2003 ttg Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
  7. PBM Menkes & Mendagri No. 188 dan No 7 ttg Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
  8. Permenkes No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau
  9. Permenkes No. 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan
  10. Permenkes No. 56 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau
  11. KEPUTUSAN KBPOM No.  HK.03.1.2.02.13.01119  tahun 2013 Laboratorium Pengujian Rokok Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
  12. KEPUTUSAN KBPOM No.  HK.04.01.1.354.09.17.4333  tahun 2017 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 
  13. PERATURAN KBPOM No.  17  tahun 2018 Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.35.03403 tahun 2001 Tentang Masa Transisi Penyesuaian Warna Dasar Dan Tulisan Pada Label Rokok
  14. PERATURAN BPOM 18 2018 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.05.3.1.3322 Tahun 2004 Tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok Yang Beredar Dan Iklan 

 

Produk Suplemen Makanan
  1. Keputusan KBPOM No. HK 00.05.4.03961 Tahun 2001 : Larangan Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Suplemen Makanan Yang Mengandung Tanaman Ephedra.
  2. Keputusan KBPOM No. HK 00.05.4.03960 Tahun 2001 : Larangan Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Suplemen Makanan Yang Mengandung Tanaman Aristolochia Sp
  3. Per.Ka. BPOM No. HK.00.05.41.1381 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan
  4. Per.Ka. BPOM No. HK.00.05.42.6575 tahun 2007 tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin Dalam Suplemen Makanan
  5. Surat Edaran PN.03.4.41.411.O2.13.188 tahun 2013 tentang Klaim Produk Yang Mengandung DHA, EPA, Kolin dan Asam Glutamat 2013 
  6. Surat Edaran  tahun 2015 Tentang Persetujuan Pemasukan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan SAS (Sepecial Access Scheme)
  7. Surat Edaran No.HK.04.4.42.42.11.15.1490 tahun 2015 tentang Persyaratan Kadar Air Pada Sediaan Tablet dan Tablet Effervescen Pada Suplemen Kesehatan
  8. Surat Edaran No.HK.04.4.42.421.04.16.679 tahun 2016 Tentang Suplemen Makanan Mengandung Diosmin Hesperidin 
  9. Surat Edaran No HK. 04.4.42.421.12.16.2451 Tahun 2016 Tentang Suplemen Kesehatan Yang Mengandung DHA
  10. Surat Edaran HK.04.4.42.O2.16.197 tahun 2016 tentang Batas Maksimum Pengawet Pottasium Sorbat dan Natrium Benzoat yang Dapat Ditambahkan dalam Produk Suplemen Kesehatan
  11. SE No. HK. 04.01.42.421.12.17.1666 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Pemanis Buatan Yang Diizinkan Dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
  12. Surat Edaran No.HK. 04.01.42.421.12.17,1672 Tentang Jenis Pengawet dan Batas Maksimal Penggunaannya dalam Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan
  13. Surat Edaran No. HK.04.4.42.421.07.16.1348 tahun 2016 tentang Suplemen Makanan yang Mengandung N-Acetyl L-Cystein
  14. SE No. PO.02.04.43.318 Tentang Penandaan Pada Suplemen Makanan
  15. Surat Edaran No. HK.04.02.42.421.12.17.1673 tahun 2017 tentang Pelarut yang Diizinkan Digunakan dalam Proses Ekstraksi/Fraksinasi Tumbuhan dalam Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan beserta Batasan Residunya.
  16. Surat Edaran No HK06.42.422.03.18.382 tahun 2018 tentang Pengawet Propil Para Hidrosibenzoat Dalam Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 

 

Produk Obat Tradisional
  1. Keputusan KBPOM No. HK.00.05.4.3043 Tahun 2003 : Penandaan Khusus Pada Obat Tradisional Yang Digunakan Untuk Penderita Kencing Manis
  2. Keputusan KBPOM No. HK.00.05.4.2411 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan Dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia
  3. PerKa.BPOM No. HK.00.05.41.1384 tahun 2005 : Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka
  4. Keputusan Ka Badan POM No. KEP – 49/BC/2006 tentang Pengawasan Impor Dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dan Makanan
  5. PerKa.BPOM No. HK. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 : Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan
  6. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 : Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
  7. Permenkes No. 006 Tahun 2012 : Industri_Usaha_Obat_Tradisional
  8. Permenkes No. 007 Tahun  2012 : Registrasi_Obat_Tradisional
  9. PerKa.BPOM No. HK.04.1.33.02.12.0883 Tahun 2012 : Dokumen Induk Industri Farmasi Dan Industri Obat Tradisional 
  10. Permenkes No. 87 Tahun  2013 : Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku Obat
  11. Permenkes No. 88 Tahun  2013 : Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional
  12. PerKa.BPOM No.35 Tahun 2013 : Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik
  13. PerKa.BPOM No.12 Tahun 2014 : Persyaratan Mutu Obat Tradisional
  14. PerKa.BPOM No.13 Tahun 2014 : Pedoman Uji Klinik
  15. Permenkes No. 66 Tahun  2015 :  Gerai Djamoe Terdaftar dan Etalase Djamoe
  16. PerKa.BPOM No.27 Tahun 2016 : Rekomendasi_Persetujuan_Impor_Nett
  17. PerKa.BPOM No.5 Tahun 2016 : Penarikan Dan Pemusnahan Obat Tradisional Yang Tidak Memenuhi Persyaratan
  18. PerKa.BPOM No.4 Tahun 2017 :Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
  19. PerKa.BPOM No.5 Tahun 2017 : Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
  20. PerKa.BPOM No. 29 Tahun 2017 : Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
  21. PerKa.BPOM No.30 Tahun 2017 : Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
  22. Surat Edaran No. HK.05.02.41.411.10.17.0645 tahun 2017  tentang Sistem Evaluasi Pra Penilaian Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
  23. Surat Edaran No. HK.05.02.41.411.11.17.1628 tahun 2017 tentang Batas Maksimal Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir Obat Bahan Alam dengan sediaan Rajangan dan Serbuk yang di Seduh Dengan Air Panas Sebelum Digunakan
  24. Surat Edaran No. HK.05.02.41.411.01.18.0045 tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi ASROT Baru

 

Larangan Pada Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
  1. KEPMENKES No.570/D/SK/1977 : Larangan Memproduksi Dan Mengedarkan Obat Tradisional Yang Dipakai Secara Intravaginal
  2. KEPMENKES No.1147/D/SK/IV/81 : Larangan Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Yang Digunakan Sebagai Pelancar Haid Dan Sejenisnya Yang Berisi Simplisia
  3. KEPMENKES No. 397b/MENKES/SK/VII/1991 : Larangan Beredar Obat Tradisional Yang Tidak Terdaftar
  4. Keputusan KBPOM No. HK.00.05.4.02647 Tahun 2002 : Larangan Peredaran Obat Tradisional Dan Suplemen Makanan Yang Mengandung Tanaman Kava-kava
  5. PerKa.BPOM No- HK.00.05-41-2803_Tahun_2005 : Larangan Obat Tradisional Yang Mengandung Cinchonae Cortex Atau Artemisiae Folium
  6. PerKa.BPOM No-HK-03-1-23-05-12-3428 Tahun 2012 : Larangan Memproduksi Dan Mengedarkan Obat Tradisional Dan Suplemen Makanan Yang Mengandung Tumbuhan Pausinystalia Yohimbe
  7. PerKa.BPOM No.10 Tahun 2014 : Larangan Memproduksi Dan Mengedarkan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Yang Mengandung Tumbuhan Coptis Sp, Berberis Sp, Mahonia Sp, Chelidonium Majus, Phellodendron Sp, Arcangelica Flava, Tinosporae Radix, Dan Cataranthus Roseus.
  8. PerKa.BPOM No. 9 Tahun 2017 : Larangan Memproduksi Dan Mengedarkan Obat Tradisional Yang Mengandung Cassia Senna L. Dan Rheum Officinale Dengan Klaim Untuk Menurunkan Lemak Tubuh Atau Menurunkan Berat Badan
  9. Surat Edaran No. Hk. 04.4.42.421.09.16. 1740 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan Mitragyna Speciosa (Kratom) dalam Obat Tradisional dan Suplemen Makanan
  10. Surat Edaran No. HK.04.4.42.421.10.16.1888 tentang Pengawet Propyl Paraben & Grace Period
  11. Surat Edaran No. Hk. 04.01.42.421.12.17.1666 Tahun 2016 Tentang  Batas Maksimum Penggunaan Pemanis Buatan Yang Dizinkan Dalam Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.
  12. Surat Edaran No.HK 04.4.42.421.05.16.1081 Tahun 2016 Tentang Obat Tradisional/Suplemen Makanan yang Mengandung Bahan Baku Dari Hewan Nonmarine (wajib asal bahan baku, bebas BSE/TSE dan sertifikat Halal

 

Kosmetika
  1. Permekes 1175/Menkes/Per/Viii/2010 : Izin Produksi Kosmetika
  2. Permekes 1176/Menkes/Per/Viii/2010 : Notifikasi Kosmetika
  3. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 : Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
  4. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10051 Tahun 2011 : Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika
  5. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.08.11.07331 Tahun 2011 : Metode Analisis Kosmetika
  6. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 : Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika
  7. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 : Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
  8. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.08.11.07517  Tahun 2011 : Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika 
  9. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 : Pengawasan Pemasukan Kosmetika
  10. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.06.12.3697 Tahun 2012 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
  11. PerKa.BPOM No. 34 Tahun 2013 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
  12. PerKa.BPOM No. 44 Tahun 2013 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
  13. PerKa.BPOM No.2 Tahun 2014 : Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
  14. PerKa.BPOM No17 Tahun 2014 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Cemaran Mikroba Dan Logam Berat Dalam Kosmetika
  15. PerKa.BPOM No. 18 Tahun 2015 : Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika
  16. PerKa.BPOM No. 19 Tahun 2015 : Persyaratan Teknis Kosmetika
  17. PerKa.BPOM No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika
  18. PerKa.BPOM No. 11 Tahun 2016 : Pedoman Penerapan Higiene Sanitasi Dan Dokumentasi Pada Industri Kosmetika Golongan B
  19. PerKa.BPOM No. 18 Tahun 2016 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika
  20. PerKa.BPOM No. 27 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan Import  Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan/atau Kosmetika Sebagai Barang Komplementer
  21. PerKa.BPOM No. 11 Tahun 2017 : Kriteria Dan Tata Cara Penarikan Dan Pemusnahan Kosmetika
  22. PerKa.BPOM No. 14 Tahun 2017 : Pedoman Dokumen Informasi Produk

 

Produk Pangan

A. Industri

  1. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098 : Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan Dan Restoran
  2. Peraturan Pemerintah 28-2004 : Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan
  3. Permenkes No. 701/MENKES/PER/VIII/2009 : Pangan Iradiasi
  4. Permenkes No. 1031 Tahun 2011 : Batas_Maksimum_Cemaran_Radioaktif_Dalam_Pangan
  5. Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 : Higiene Sanitasi Jasaboga
  6. Permenperin No. 20/M-IND/PER/2/2012 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.03.12.1563 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk RekayPemberlakuan Standar Nasional Indonesia (sni) Produk Melamin – Perlengkapan Makan Dan Minum Secara Wajib Rekayasa Genetik
  7. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 : Pemberlakuan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan
  8. Permenkes No. 033 Tahun 2012 : Bahan Tambahan Pangan
  9. Permenkes No. 2 tahun 2013 : Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
  10. KepMenkes No. 942/MENKES/SK/VII/2003 : Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
  11. Permenkes No. 30 tahun 2013 : Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam Dan Lemak Serta Pesan Kesehatan Untuk Pangan Olahan Dan Pangan Siap Saji
  12. PerKa.BPOM No. 4 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi
  13. PerKa.BPOM No. 5 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan
  14. PerKa.BPOM No. 6 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa
  15. PerKa.BPOM No. 7 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung
  16. PerKa.BPOM No.8 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengatur Keasaman
  17. PerKa.BPOM No.9 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras
  18. PerKa.BPOM No.10 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Antikempal
  19. PerKa.BPOM No.11 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang
  20. PerKa.BPOM No.12 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis
  21. PerKa.BPOM No.13 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antibuih
  22. PerKa.BPOM No.14 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan
  23. PerKa.BPOM No.15 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental
  24. PerKa.BPOM No.16 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi
  25. PerKa.BPOM No.17 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas Untuk Kemasan
  26. PerKa.BPOM No.18 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran
  27. PerKa.BPOM No.19 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel
  28. PerKa.BPOM No.20 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi
  29. PerKa.BPOM No.21 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna
  30. PerKa.BPOM No.22 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih
  31. PerKa.BPOM No.23 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa
  32. PerKa.BPOM No.24 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil
  33. PerKa.BPOM No.25 Tahun 2013 : Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume
  34. PerKa.BPOM No.30 Tahun 2014 : Bahan Tambahan Pangan Pemanis
  35. PerKa.BPOM No.25 Tahun 2014 : Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
  36. PerKa.BPOM No.16 Tahun 2014 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Kemasan Pangan
  37. PerKa.BPOM No.1 Tahun 2015 : Kategori Pangan
  38. PerKa.BPOM No. 7 Tahun 2015 : Ammonium Sulfat_Pada Proses Pengolahan Nata De Coco
  39. PerKa.BPOM No. 9 Tahun 2015 : Pengawasan_Takaran_Saji_Pangan Olahan
  40. PerKa.BPOM No.14 Tahun 2015 : Pedoman Cara Ritel Pangan Yang Baik Di Pasar Tradisional
  41. PerKa.BPOM No. 24 Tahun 2015 : Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman
  42. erKa.BPOM No. 8 Tahun 2016 : Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran
  43. PerKa.BPOM No. 9 Tahun 2016 : Acuan_Label_Gizi
  44. PerKa.BPOM No.10 Tahun 2016 : Penggunaan_Bahan_Penolong_Golongan_Enzim_Dan_Golongan_Penyerap_Enzim_Dalam_Pengolahan_Pangan
  45. PerKa.BPOM No.12 Tahun 2016 : Pendaftaran_Pangan_Olahan
  46. PerKa.BPOM No.14 Tahun 2016 : Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol
  47. PerKa.BPOM No.16 tahun 2016 : Kriteria_Mikrobiologi_Dalam_Pangan_Olahan
  48. PerKa.BPOM No. 21 Tahun 2016: Kategori_Pangan
  49. PerKa.BPOM No. 22 Tahun 2016 : Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa
  50. PerKa.BPOM No.24 Tahun_2016 : Persyaratan_Pangan_Steril_Komersial
  51. PerKa.BPOM No. 1 Tahun_2017 : Pengawasan Pangan Olahan Organik
  52. PerKa.BPOM No. 2 tahun 2017 : Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan Di Industri Pangan
  53. PerKa.BPOM No. 22 Tahun 2017 : Penarikan Pangan Dari Peredaran
  54. PerKa.BPOM No. 23 Tahun 2017 : Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
  55. PerKa.BPOM No. 27 Tahun 2017 : Pendaftaran Pangan Olahan
  56. PerKa.BPOM No. 27 Tahun 2017 : Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus
  57. PerKa.BPOM No. 27 Tahun 2017 : Pangan Iradiasi
  58. PerBPOM No. 1 Tahun 2018 : Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus
  59. PerBPOM No. 5 Tahun 2018 : Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
  60. PerBPOM No. 6 Tahun 2018 : Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik
  61. PerBPOM No. 7 Tahun 2018 : Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan
  62. PerBPOM No. 8 Tahun 2018 : Batas Maksimum Cemaran Kimia Dalam Pangan Olahan
  63. PerBPOM No. 14 Tahun 2018 : Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.00.06.1.0256 Tahun 2008 Tentang Larangan Penambahan Vitamin K Dalam Produk Susu

 

B. Industri Rumah Tangga

  1. PerKa.BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 : Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan
    Industri Rumah Tangga
  2. PerKa.BPOM No. HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 : Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga
  3. PerKa.BPOM No.HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 : Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
  4. PerBPOM No. 22 Tahun 2018 : Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
  5. PerBPOM No. 23 Tahun 2018 : Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

 

Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  1. Permenkes No. 70 tahun 2014 : Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  2. Permenkes No. 1190/MENKES/PER/VIII/2010 : Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  3. Permenkes No.20 TAHUN 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Yang Baik
Periklanan
  1. Kep. Menkes No. 386 Tahun 1994 : Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan-Minuman
  2. PP. No. 69 Tahun 1999 : Label Dan Iklan Pangan
  3. Kep. KBPOM No. HK.00.05.4.0155 Tahun 2003 : Penandaan Khusus Dan Periklanan Obat Diare
  4. Permenkes 1787/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010 : Iklan Dan Publikasi Pelayanan Kesehatan
  5. PerKa.BPOM No. 41 Tahun 2013 : Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan Dan Kemasan Produk Tembakau, Dan Promosi
  6. Permenkes No.76 TAHUN 2013 : Iklan Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
  7. Permenkes No.49 Tahun 2014 : Standar Mutu Gizi, Pelabelan, Dan Periklanan Susu Formula Pertumbuhan Dan Formula Pertumbuhan Anak Usia 1-3 Tahun
  8. PerKa.BPOM No. 1 Tahun 2016 : Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika
  9. PerKa.BPOM No. 2 Tahun 2016 : Pedoman_Teknis_Pengawasan_Periklanan_Pangan_Olahan
  10. PerKa.BPOM No.13 Tahun 2016 : Klaim_Pada_Label_Dan_Iklan_Pangan_Olahan
  11. PerKa.BPOM No. 18 Tahun 2016 : Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika
  12. PerKa.BPOM No. 23 Tahun 2016 : Pencantuman Informasi Tanpa Bahan Tambahan Pangan Pada Label Dan Iklan Pangan
  13. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content

 

Pengobatan Tradisional
  1. SK Menkes No. 0584 Tahun 1995 :  Sentra Pengembangan Obat Tradisonal
  2. SK Menkes No. 1076 Tahun 2003 : Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
  3. Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 : Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif
  4. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 003 tahun 2010 : Saintifikasi Jamu Dalam-Penelitian-Berbasis-Pelayanan-Kesehatan
  5. Permenkes No. 2051/MENKES/SK/X/2011 : Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Alternatif, Dan Komplementer
  6. Buku Pedoman : Pembinaan Pengobatan Tradisional Akupresur 2011
  7. Buku : Orientasi Akupresur Bagi Petugas Puskesmas 2012
  8. Permenkes No. 90 tahun 2013 : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
  9. Kepmenkes 299/MENKES/SK/VIII/2013 : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  10. PP No. 103 Tahun 2014 : Pelayanan Kesehatan Tradisional
  11. Permenkes No. 8 Tahun 2014 : Pedoman. Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.10 Tahun 2014 : Pedoman Pelestarian Tradisi
  13. Buku Paduan : Akupresur Mandiri bagi Pekerja di Tempat Kerja 2015
  14. Buku Saku 1 : Petunjuk Praktis Toga dan Akupresur (2015)
  15. Peraturan Menteri Pariwisata No. 20 Tahun 2015: Standar Usaha Panti Pijat
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 : Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  17. Permenkes No. 9. Tahun 2016 : Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan
  18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2016 : Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Refleksi, dan Teknisi Akuntansi
  19. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2016
  20. Permenkes No. 61 Tahun 2016 : Pelayanan_Kesehatan_Tradisional_Empiris
  21. Permenkes No. 6 Tahun 2016 : Formularium Obat Herbal Asli Indonesia
  22. Permenkes HK.01.07/MENKES/187/2017 Tahun 2017 : Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia
  23. Permenkes No. 27 Tahun 2017 : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  24. Permenkes No. 37 Tahun 2017 : Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

 

Kursus dan Pelatihan
  1. Permenakertrans No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
  2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang : Akupunktur
  3. SKKNI Bidang : Pengobatan Tradisional Ramuan
  4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) : Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia (BATTRA)
  5. SKL : Sinshe Level 2 Berbasis KKNI
  6. SKL : Sinshe Level 3 Berbasis KKNI
  7. SKL : Akupunktur jenjang II Berbasis KKNI
  8. SKL : Akupuntur jenjang III Berbasis KKNI
  9. SKL : Pijat Refleksi Level 2 Berbasis KKNI
  10. SKL : Pijat Refleksi Level 3 Berbasis KKNI
  11. SKL : Pijat Refleksi Level 4 Berbasis KKNI
  12. SKL : Pekarya Kesehatan jenjang III Berbasis KKNI
  13. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) : Akupunktur
  14. KBK : Pengobatan Tradisional Ramuan
  15. KBK : Sinshe
  16. KBK : Pijat Refleksi Jenjang II Berbasis KKNI
  17. KBK : Pijat Refleksi Jenjang III Berbasis KKNI
  18. KBK : Pijat Refleksi Jenjang IV Berbasis KKNI
  19. KBK : Pekarya Kesehatan jenjang II Berbasis KKNI

 

E Book dan Materi Bimtek Pelatihan

A. E-Book Bagus dari Direktorat OAI Badan POM

  1. Rosella
  2. Biji Jali
  3. Bawang Putih
  4. Binahong
  5. Jahe
  6. Pegagan
  7. Kelor (Budidaya)
  8. Kelor (Etnofarmakologi)
  9. Kelor (Khasiat dan Kegunaan Kelor)
  10. Kelor (Peluang Pasar Kelor)
  11. Kelor (Pengalaman Praktisi Medis dalam menggunakan Kelor)
  12. Kelor (Teknologi Produksi Kelor)

 

B. Kumpulan E-Book Farmakope Herbal Indonesia, Acuan Sediaan Herbal, Teknnologi Ekstraksi dan Ramuan Etnomedisin :

 

C. Makalah (Lama):

  1. Pengobatan Tradisional
  2. Produk Babi Dan Turunannya
  3. Prp_Gmp (Sanitasi) Rev
  4. Tanaman Obat Asli Milik Masyarakat Bangsa Dan Negara Ri
  5. Standardisasi Simplisia Dan Ekstrak-Smg
  6. Pengenalan Cpotb
  7. Cpotb
  8. Kebijakan Periklanan Obat Dan Obat Tradisional
    Di Indonesia
  9. Jamu Obat Tradisional Asli Indonesia Pasang Surut Pemanfaatannya di Indonesia
  10. Kratom (Mitragyna speciosa Korth): Manfaat, Efek Samping dan Legalitas
  11. Herbal_Medicine_For_Everyone
  12. Buku-Ajar-Taksonomi-Tumbuhan

 

(Update 21 September 2018)