Bulan: September 2018

SIARAN PERS BPOM RI SITA 15,7 MILIAR RUPIAH OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI JAKARTA

21 September 2018 11:00 WIB Jakarta – Berawal dari laporan masyarakat tentang adanya peredaran obat tradisional (OT) tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta, BPOM RI melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap empat sarana distribusi ilegal di Jakarta Utara dan Jakarta Timur pada Rabu (19/9). Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM bergerak menuju lokasi pukul 13.00WIB dan menemukan 330 item (1.679.268 pieces) OT ilegal dan diduga mengandung bahan kimia obat dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari 15,7 miliar rupiah. “Rabu kemarin, PPNS BPOM RI menemukan 20 item OT ilegal di toko obat ANG di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berdasarkan...

Read More

Obat Tradisional Ilegal Ancam Kesehatan Bangsa

21 September 2018 15:52 WIB Jakarta – Lagi-lagi BPOM menemukan peredaran obat tradisional (OT) ilegal. Kali ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM memeriksa empat sarana distribusi ilegal di Jakarta Utara dan Jakarta Timur, Rabu (19/9). Dari lokasi tersebut, petugas menyita 330 item (1.679.268 pieces) OT ilegal dan diduga mengandung bahan kimia obat dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari 15,7 miliar rupiah. Temuan OT ilegal didominasi oleh jamu obat kuat laki-laki dengan merek Urat Madu, Tanduk Rusa, Spider, Cobra-X, dan Chang Sang; jamu pegel linu dengan merek Wantong Pegal Linu, Tawon Sakti, dan Tawon Liar; jamu asam urat...

Read More

Presiden Jokowi: Permudah Perizinan, Perlancar Investasi

Pemerintah terus berusaha mengimplementasikan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017. Dalam kebijakan ini, pemerintah mengubah paradigma birokrasi, dari yang tadinya ”Penguasa dan Birokrat” menjadi ”Pelayan Masyarakat”.  Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, ada empat hal penting yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pertama adalah pengawalan proses perizinan oleh Satuan Tugas (SATGAS) Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kedua, perizinan hanya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai front line. Ketiga, adanya standar perizinan. Keempat, pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. (Sumber : Klik disini) Dengan berjalannya waktu, kini peraturan-peraturan yang menjelaskan upaya di atas sudah lengkap baik...

Read More

Permenkes No 7 Tahun 2018 : Karisoprodol Termasuk Narkotika Golongan I

Dalam regulasi sebelumnya, karisoprodol/carisoprodol nama lain isomeprobamat, soma, dan isobamat digolongkan ke dalam obat keras, yang aturan pemakaiannya harus berdasarkan resep dokter. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika disebutkan bahwa karisoprodol termasuk golongan I narkotika. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan...

Read More