Pengobatan Tradisional

Pengobatan Tradisional

A. Undang-Undang
  1. Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1999 : Perlindungan Konsumen
  2. UU No.36 Tahun 2009 : Kesehatan
  3. UU  No. 18 Tahun 2014 :  Kesehatan Jiwa
  4. UU  No. 36 Tahun 2014 :  Tenaga Kesehatan
  5. UU No. 5 tahun 2017 : Pemajuan Kebudayaan
  6. UU No.5 Tahun 1997 : Psikotropika
  7. UU No.35 Tahun 2009 : Narkotika
B. Peraturan Pemerintah
  1. PP No. 72 Tahun 1998 : Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
  2. Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 : Pelayanan Kesehatan Tradisional
C. Peraturan Presiden (Perpres)
  1. Perpres No.94 tahun 2007 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Atas Pengadaan Dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik Dan Alat Kesehatan Yang Berfungsi Sebagai Obat
  2. Perpres  No. 72 Tahun 2012 :  Sistem Kesehatan Nasional
D. Peraturan Menteri Kesehatan
  1. Permenkes No. 1109/MENKES/PER/IX/2007 : Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif
  2. Permenkes No. 003 tahun 2010 : Saintifikasi Jamu Dalam-Penelitian-Berbasis-Pelayanan-Kesehatan
  3. Permenkes No. 1787/MENKES/PER/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan
  4. Permenkes No. 90 tahun 2013 : Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
  5. Permenkes No. 8 Tahun 2014 : Pedoman. Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
  6. Permenkes No. 9. Tahun 2016 : Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan
  7. Permenkes No. 6 Tahun 2016 : Formularium Obat Herbal Asli Indonesia
  8. Permenkes No. 61 Tahun 2016 : Pelayanan_Kesehatan_Tradisional_Empiris
  9. Permenkes No. 27 Tahun 2017 : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
  10. Permenkes No. 37 Tahun 2017 : Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
  11. Permenkes No. 15 Tahun 2018 : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
  12. Permenkes No. 24 Tahun 2018 : Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
  13. Permenkes No. 34 Tahun 2018 : Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis
D. Keputusan Menteri Kesehatan
  1. Kepmenkes No. 1277/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
  2. Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 : Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
  3. Kepmenkes No. 2051/MENKES/SK/X/2011 : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
  4. Kepmenkes 299/MENKES/SK/VIII/2013 : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  5. Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/263/2016 : Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif, dan Komplementer
  6. Kepmenkes No.HK.01.07/MENKES/274/2017 tentang Panitia Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur Tingkat Nasional
  7. Permenkes HK.01.07/MENKES/187/2017 Tahun 2017 : Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia
E. Peraturan Kementerian lain yang terkait
  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.10 Tahun 2014 : Pedoman Pelestarian Tradisi
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2016 : Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Refleksi, dan Teknisi Akuntansi
  3. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2016
  4. Peraturan Menteri Pariwisata No. 20 Tahun 2015: Standar Usaha Panti Pijat
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 : Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Update : 10 November 2019