Landasan hukum Uji Kompetensi Profesi Pemijat Bidang Kepariwisataan 2019

Persyaratan Sertifikasi Uji Kompetensi BNSP
01/21/2019
Ayo Daftar Ujikom Pemijat Gratis dari BNSP dan Kemenpar RI
01/23/2019

Landasan hukum Uji Kompetensi Profesi Pemijat Bidang Kepariwisataan 2019

Awal tahun 2019 ini, insya Allah, akan kembali diselenggarakan Uji Kompetensi (Ujikom) profesi yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Kemenpar RI) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Nah, lantas apa yang menjadi pijakan hukum dalam penyelenggaraan Ujikom profesi pijat tersebut? Berikut poin-poin landasan hukum yang berlaku saat ini.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada  Pasal 18 diamanatkan:
a. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintahan, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
b. Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.

Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP)  Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Pasal 12 diamanatkan:
a. Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk tenaga kerja asing.

Juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata, disebutkan pada 2 pasal sebagai berikut:
a. Pasal 1 diamanatkan:
Setiap tenaga kerja di bidang pariwisata yang bekerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tenaga kerja asing, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pasal 2 diamanatkan:
Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada tenaga kerja yang telah menguasai kompetensi kerja tertentu dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pariwisata, Standar Internasional dan / atau Standar Khusus.

Dengan dasar hukum di atas, maka Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menurunkan Fasilitasi melalui LSP COHESPA untuk Uji Fasilitasi Kompetensi di Bidang :

– CL1.PAR.SP.31 Pemijatan Badan Indonesia
– CL1.PAR.SP.35 Pemijatan Refleksi
– CL1.PAR.SP.34 Perawatan Akupressure
– CL1.PAR.SP.33 Pemijatan Badan Internasional Olah Gerak
– CL1.PAR.SP.39 Pemijatan Bayi
– CL1.PAR.SP.57 Pelaksanaan Pengarahan Olah Jiwa
– KN1.PAR.SP.01 Terapis Spa Pratama Level 2
– CL1.PAR.SP.72 Perawatan Wajah (Facial Manual)
– CL1.PAR.SP.43 Perawatan Kulit Kepala dan Rambut (Hair And Scalp Treatment)

Sebagaimana yang telah lalu, TUK Janaaha insya Allah akan mengambil peran untuk mengantarkan pegiat pijat di Indonesia untuk meraih Kompensinya.

Untuk itu, kita patut bersyukur atas perhatian dan bantuan dari pemerintah dalam mengembangkan kemampuan dari para praktisi pijat yang banyak memberikan andil dalam meningkatkan pelayanan Kepariwisataan di berbagai daerah di Indonesia. Para praktisi pijat yang kompeten sangat penting posisinya dalam persaingan di bidang Kepariwisataan Indonesia, terutama di era bebas saat ini. Berbekal Sertifkat Kompetensi Pijat yang di miliki, insya Allah membuat performa pemijat Indonesia semakin baik dan diakui kemampuannya tidak hanya di Indonesia juga di kancah dunia. (@bah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *